Draf UU CLARITY menetapkan ambang divestasi $15.000 bagi pejabat
Draf Senat untuk UU CLARITY akan mewajibkan pejabat senior yang memiliki ekuitas aset digital senilai $15.000 atau lebih untuk melakukan divestasi, tetapi aturan itu tidak menjangkau bisnis keluarga.
Draf akhir Senat untuk UU CLARITY memuat ketentuan etika yang akan mewajibkan pejabat federal senior yang memiliki ekuitas senilai setidaknya $15.000 di perusahaan yang menerbitkan atau mensponsori aset digital untuk menjual kepentingan tersebut, menurut pemberitaan CryptoSlate. Peristiwa itu menandai momen langka ketika para pembuat undang-undang hampir menuliskan ambang dolar yang spesifik ke dalam aturan konflik kepentingan kripto.
Laporan itu menyebutkan Presiden Trump mendukung aturan etika tersebut, tetapi ketentuan itu tidak menjangkau bisnis keluarga, sehingga cakupannya lebih sempit daripada yang mungkin disiratkan oleh perdebatan tentang kepemilikan kripto pejabat.
Apa yang diusulkan draf
- Ambang minimum $15.000 dalam kepemilikan ekuitas agar aturan berlaku
- Mencakup pejabat federal senior dengan kepemilikan di perusahaan yang menerbitkan atau mensponsori aset digital
- Kewajiban bagi pejabat yang terdampak untuk melakukan divestasi atas kepentingan tersebut
UU CLARITY adalah legislasi struktur pasar aset digital dari Senat, dan bahasa etika menjadi salah satu elemen yang paling diperdebatkan. Pemberitaan menunjukkan standar divestasi itu bergerak lebih jauh dalam proses penyusunan draf dibandingkan proposal serupa pada umumnya, sebelum dibatasi cakupannya.
Pertanyaan tentang bagaimana kepemilikan kripto pejabat terpilih dan yang ditunjuk harus diatur semakin menarik perhatian di Washington, dan persyaratan divestasi berbasis ambang apa pun akan menjadi preseden penting bagi aturan etika federal. Nasib ketentuan itu bergantung pada RUU yang lebih luas, yang masih dalam negosiasi.